Menakar Rezim Fiskal Baru Migas

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuat gebrakan teranyar di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor.08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil (PSC) Gross Split yang dirilis awal tahun.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengungkapkan, terbitnya Permen 8/2017 dilatarbelakangi pada perubahan paradigma yang terjadi bisnis hulu minyak dan gas bumi konvensional dalam menyikapi turbulensi harga minyak mentah dunia, sekaligus dimaksudkan guna mengamankan posisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu migas.

“Gross split menjadi katalis negatif terhadap iklim investasi hulu migas Indonesia.”

Namun, di tengah implementasi penerapan rezim fiskal baru tersebut banyak kontraktor kontrak kerjasama (K3S) diketahui merasa keberatan dengan beberapa komponen yang termaktub dalam skema PSC gross split. Diantaranya penghilangan komponen cost recovery dan keberadaan diskresi Menteri yang sejatinya dapat mengurangi sekaligus menambah akumulasi bagi hasil kontaktor (contractor split). Tak ayal, penerapan skema gross split dinilai akan menjadi katalis negatif terhadap ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya di sektor hulu migas nasional. Ini lantaran penerapan PSC Gross Split akan mempengaruhi tingkat keekonomian sekaligus hitungan risiko saat melakukan risk reward analysis.

Berikut perbandingan fiskal rezim industri migas dari waktu ke waktu:

1. PSC Gross Split

Base Split

Base Split

PSC gross split merupakan terobosan baru yang dibuat pemerintah dalam rangka mengamankan PNBP di tengah rendahnya harga minyak dunia. Di mana komponen pembentuk bagi hasil untuk kontraktor didasarkan pada base split, variable split, progressive split, hingga keberadaan diskresi menteri.

Sebagai informasi, variable split dibentuk dari perhitungan insentif mencakup: status pengelolaan blok, lokasi, kondisi sumur, hingga prosentase penggunaan konten lokal dan fase produksi. Sedangkan progressive split ditentukan pada besaran harga minyak dan total akumulasi produksi. Setelah didapat akumulasi angka dari ketiga komponen tadi, menteri dapat menambah dan atau mengurangi besaran split sebanyak 5%.

Sebagai pengingat, skema bagi hasil yang mirip dengan PSC Gross Split sedianya juga telah diterapkan pada kontrak migas nonkonvesional. Tapi skema ini diketahui tak berhasil memancing minat investor yang ditandai dengan tidak lakunya lelang Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional.

2. PSC Konvensional (+FTP)

Skema PSC Konvensional merupakan bentuk kontrak yang saat ini digunakan di sektor hulu migas nasional. Fiskal rezim ini mengizinkan K3S mengklaim sekaligus meminta penggantian investasi dan biaya produksi yang ditanam dalam bentuk produksi (cost recovery). Tak cuma itu, K3S juga berkesempatan untuk memperoleh insentif berupa investment credit, percepatan depresiasi, tax holiday, hingga trustee borrowing scheme.

Di satu sisi, guna menjamin penerimaan negara dan alokasi produk bagi kebutuhan dalam negeri pemerintah memberlakukan kebijakan First Tranche Petroleum (FTP) dan Domestic Market Obligation (DMO) pada pelaksanaan kegiatan eksploitasi.

 

 

3. Royalty & Tax

Royalty & tax merupakan skema bagi hasil yang kini sudah tidak lagi digunakan di sektor hulu migas nasional, namun masih digunakan pada beberapa kontrak pertambangan batu bara dan mineral nasional. Sepintas, skema ini menyerupai PSC Gross Split lantaran bagi hasil dilakukan pada awal produksi (royalti) dan pemerintah tidak berkewajiban menyiapkan cost recovery. Selain royalti, pemerintah juga akan menarik pajak yang akan menjadi komponen pemasukan negara dalam kegiatan produksi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *